Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) memperhatikan kompetisi sehat antar aplikator transportasi online menjadi salah satu nilai penting untuk dibahas. Campur tangan regulator terlebih pemerintah diperlukan supaya tak ada pihak dikorbankan dan berpengaruh buruk terhadap banyak pihak.

Ketua Harian Yayasan Institusi Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Kekal mengatakan, persaingan antar aplikator terkait dengan penentuan biaya tidak boleh dibolehkan sebab bisa menuju monopoli atau kompetisi usaha tak sehat.

"Seperti praktek kartel. Jadi dua aplikator (Gojek dan Grab) duduk bersama untuk menentukan biaya bersama itu tidak boleh karena itu melanggar undang-undang hal yang demikian," ucap Tulus dalam keterangan tertulis. Cek info tentang daftar gojek online disini.

Undang Undang (UU) yang dimaksud merupakan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tak Sehat. Kartel termasuk di dalamnya.

Sekiranya bukan kartel, yang terjadi dikala ini berupa pemberian insentif (termasuk subsidi) jor-joran oleh aplikator kepada mitra pengemudi. Pada saat yang sama, biaya kepada masyarakat ditekan serendah mungkin.

Praktik perang biaya itu juga termasuk kompetisi usaha tidak sehat dan cenderung bermotif monopoli. Sebab lazimnya dialamatkan untuk mematikan pesaing dan berpotensi rentang pendek sehingga bisnis terancam tak berkelanjutan (sustainable).

"Dalam hal tarif semestinya ada keadilan tarif untuk driver, aplikator, dan konsumen," Tulus menegaskan.

Tulus sebelumnya telah berdialog dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Komisi Pengawas Kompetisi Usaha (KPPU). Pesan KPPU tegas bahwa penentuan biaya jangan sampai terjadi pelanggaran sebagaimana dibatasi dalam UU Seputar Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Ketua Komisi V Fary Djami Francis mengatakan akan memanggil Menteri Perhubungan untuk membahas hal ini.

Menurutnya, pembahasan secara komprehensif perlu dikerjakan padahal belum ada pengakuan secara undang-undang bahwa ojek bukan alat transportasi publik.

"Tapi kan fakta di lapangan masyarakat memerlukan itu dan telah kurang lebih 15 juta trip per hari dari transportasi kendaraan online roda dua," Fary menegaskan.

Tumbuhnya ojek online, menurutnya, memperlihatkan Pemerintah tidak siap dalam hal infrastrutur transportasi. "Lama-lama orang memilih transportasi yang lebih aman, lebih nyaman. Fakta di lapangan masyarakat memilih ojek online karena door to door," imbuhnya.

Dikala ini, hemat Fary, fasilitas yang tersedia via aplikasi online itu lah opsi terbaik dari masyarakat. "Itu malahan masyarakat yang menyediakan," imbuhnya.